Sejarah Sunda Pakuan Pajajaran

Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 M untuk menyebut ibukota kerajaan yang didirikannya. Baik sumber-sumber prasasti maupun sumber-sumber Cirebon memberikan keterangan bahwa Purnawarman berhasil menundukkan musuh-musuhnya. Prasasti Munjul di Pandeglang menunjukkan bahwa wilayah kekuasaannya mencakup pula pantai Selat Sunda. Pustaka Nusantara,

Watak Budaya Sunda

Sunda berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak / karakter Sunda yang dimaksud adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas diri), dan pinter (pandai/ cerdas) yang sudah dijalankan sejak jaman Salaka Nagara sampai ke Pakuan Pajajaran, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun.

Pemimpin Sederhana

Bulan-bulan terakhir ini seluruh Warga Negara Indonesia tersita dan disita perhatiannya untuk menentukan calon pemimpin bangsa, siapa yang akan dipilih diantara warga kita sendiri untuk memipin kita lima tahun ke depan.

Kesukuan Daerah: Sebuah Masalah Dasar dalam Otonomi Daerah

Tulisan ini akan memaparkan pandangan penulis tentang otonomi daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini. Tulisan ini berdasarkan tema “Sistem Politik dalam Konteks Sistem Sosial Indonesia”, kaitannya dengan tema tersebut, penulis mencoba menganalisis salah satu isu yang sering dilontarkan oleh khalayak umum terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah Praktek Korupsi di Daerah

Abstrak
Berdasar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah mengenai pengurusan potensi daerah, mengingat setiap daerah tentu memiliki potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Untuk itu, sebagai salah satu konsekuensi desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing daerah harus semakin jeli dalam mengelola setiap potensi yang dimiliki daerahnya. Pemerintah Daerah juga harus mulai bisa menentukan system manajemen yang tepat agar bisa mengolah dan mengelola keragaman potensi tersebut untuk kemudian dapat kembali diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Setidaknya Pemerintah Daerah harus lebih memiliki pemikiran yang visioner serta berdaya saing agar potensi daerah yang dikelolanya memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan potensi daerah-daerah lain di sekitarnya. Meski Pemerintah Daerah sekarang ini berpikir dari sudut pandang bisnis dalam mengelola potensi daerah, namun keuntungan dari pengelolaan potensi daerah tersebut bukan satu-satunya yang harus dipikirkan, Perlibatan masyarakat juga harus dipertimbangkan sebagai upaya penegakan demokrasi dan pencegahan tindak korupsi.

Bina Marga & BBWS di Karawang Rebutan Proyek Pengerukan

Karawang, metropuncaknews.com – Pihak Bina Marga dan Pengairan Karawang dan BBWS (Balai Besar Pengawas Sungai) rebutan obyek pengerukan Kalen Maryamah, di Wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan. Hal ini, yang membedakan jika pihak Kantor Bina Marga dan Pengairan setempat memunculkan anggaran di APBD 2012 untuk pengerukan 7 KM sedang pihak BBWS sudah memasang patok merak untuk 20 KM.

APBD 2012 Belum Terserap Anggota DPRD Ancam Tolak Pengesahan ABT 2012

Karawang, metropuncaknews.com – Sejumlah anggota DPRD Karawang mengancam serta menolak pengesahan ABT(Anggaran Biaya Tambahan) 2012. Pasalnya, anggaran belanja modal pada APBD tahun 2012 hingga akhir September bulan ini belum terserap sebagaimana diinginkan pihak DPRD setempat antara 80 hingga 90 persen.

Target Penerimaan Pajak Kota Jogjakarta Hampir Tercapai

Jogjakarta, metropuncaknews.com – Tak salah kalau wakil rakyat ngotot menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Ternyata, sampai akhir Agustus silam, penerimaan pajak telah mencapai 73 persen dari target di APBD murni Rp 142 miliar. Sehingga, nilainya mencapai Rp 104 miliar. Dari seluruh pajak daerah tersebut, pajak hotel memasok PAD paling besar. Targetnya Rp 37 miliar, sudah tercapai 90, 95 persen atau Rp 33, 6 miliar.

Resume Isu-isu Politik Global tentang Pembangunan

Istilah pembangunan dikenal luas di era tahun 1950-1970 yang dimana banyak negara-negara yang baru merdeka yang sangat membutuhkan pembangunan di negaranya. Sebab, negara yang baru merdeka akan berhadapan dengan persoalan yang krusial yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan pembangunan, negara tersebut dapat mengejar ketertinggalan negaranya dan juga mengentaskan seluruh persoalan krusial yakni kemiskinan rakyat dan keterbelakangan negara.